PEKANBARU – Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, meminta pemerintah memberikan perhatian ekstra bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Karakteristik geografis Meranti sebagai daerah kepulauan dinilai membutuhkan formula kebijakan khusus agar program nasional ini berjalan merata.
Hal itu ditegaskan Muzamil saat menghadiri Rapat Monitoring Percepatan Pelaksanaan Program MBG Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Jumat (6/11/2026). Dalam rapat yang dipimpin Sekdaprov Riau Syahrial Abdi tersebut, Muzamil didampingi Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Meranti, Ifwandi.
Muzamil membeberkan tantangan nyata di lapangan yang dihadapi wilayah kepulauan. Mulai dari keterbatasan infrastruktur, krisis air bersih, pasokan listrik, jaringan komunikasi, hingga minimnya tenaga profesional di pelosok desa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Meranti berbeda dengan daerah daratan. Tantangannya kompleks. Percepatan program ini tidak boleh hanya mengejar target jumlah dapur, tetapi harus memastikan kesiapan operasional dan kualitas pelayanan jangka panjang,” ujar Muzamil.
Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemprov Riau membuka ruang koordinasi khusus guna mengurai kendala di daerah sebelum memperluas operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini penting untuk menghindari proyek mangkrak atau penghentian operasional di tengah jalan.
Selain infrastruktur dasar, masalah logistik menjadi sorotan tajam. Distribusi bahan pangan jalur laut menuju Meranti berisiko merusak kualitas komoditas segar seperti telur, sayur, buah, ikan, dan daging. Muzamil mendorong adanya kajian pengadaan berbasis optimalisasi bahan pangan lokal yang lebih segar.
Rencana penerapan sistem prasmanan (buffet) di sekolah juga tak luput dari perhatiannya. “Sistem antrean, waktu makan, hingga manajemen kebersihan alat makan harus dikaji matang di sekolah besar, jangan sampai justru mengganggu jam belajar siswa,” tambahnya.
Meskipun mengkritisi kesiapan teknis, Muzamil menegaskan komitmen Pemkab Meranti dalam mendukung penuh program MBG. Anak-anak di pulau terluar dinilai menjadi kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi ini.
Merespons hal tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kelas I Riau, Ranto, mengungkapkan bahwa BGN telah mencabut moratorium pengembangan SPPG. Riau mendapatkan tambahan kuota 87 SPPG baru yang arah pengembangannya diprioritaskan menyasar wilayah 3T dan kawasan dengan angka stunting tinggi.
Muzamil berharap penambahan kuota tersebut dapat mengakomodasi kebutuhan riil di Kepulauan Meranti secara adil.
“Kami sangat mendukung program ini karena dampaknya besar untuk pemenuhan gizi, pengentasan stunting, hingga membuka lapangan kerja baru. Namun, kendala geografis ini harus dicarikan solusi bersama agar manfaatnya benar-benar menyentuh anak-anak di pulau terluar,” tutup Muzamil.***
Editor : Amrul Rizal
Komentar